komisi x dewan perwakilan rakyat tidak terima dengan kinerja kementerian pendidikan serta kebudayaan setelah menyaksikan permasalahan dalam pelaksanaan ujian nasional hampir dalam seluruh provinsi.
fakta berbicara lain, oleh karenanya kami berbagai di komisi x amat tidka puas melalui un dan kacau ini. padahal semua kali mencatat ujarnya persiapannya telah matang, namun yang terjadi sampai hari ini berbalik kan, kata wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri saat berdialog melalui jajaran pemprov sulawesi selatan di ruang pola kantor gubernur sulsel di makassar, senin.
ia menyampaikan permasalahan un pada 2013 tak mungkin terulang dulu pada tahun-tahun mendatang.
pihaknya harapkan terhadap kemendikbud supaya mampu mengajarkan permasalahan tersebut agar mereka tak mengulangnya pada tahun mendatang.
Informasi Lainnya:
- Jual Macam-macam Aksesoris Korea
- Tempat Beli Jam Tangan Murah
- Informasi Grosir Aksesoris Korea Murah
- Jasa Cuci Sofa Profesional
komisi tersebut telah melayangkan surat panggilan kepada mendikbud muhammad nuh agar menyerahkan penjelasan dan pertanggungjawaban pada dpr terkait melalui pelaksanaan un 2013.
kita hendak minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. bagaimana masalahnya, termasuk sentralisasi percetakan sehingga un amburadul begini, bagaimana yang terjadi dan bagaimana rencana mereka terhadap un 2014, kata syamsul dan disertai beberapa anggota dpr ri dalam antaranya vena melinda, ulfah hermanto, serta ahmad zainuddin.
ia menyatakan hingga saat ini masih banyak pihak yang memperdebatkan soal teknis un. perdebatan tersebut mulai dari pencetakan naskah ujian yang tersentralistik hingga materi teknis lainnya.
dpr, katanya, setuju melalui un yang dibuat dijadikan patokan pemerataan pendidikan.
akan tetapi, mengenai melalui hasil un yang hendak dibuat sebagai tiket agar masuk ke perguruan tinggi, dia menyampaikan perlunya kemendikbud menimbulkan patokan dan lain, tanpa menyaksikan hasil un.
hasil un itu tidak mencerminkan mutu siswa dan sebenarnya juga ini yang adalah tantangan kita bersama. mesti ada patokan lain selain daripada hasil un tersebut, ujarnya.
ketua dewan studi sulsel professor halide dan hadir pada diskusi tersebut menyampaikan berang dengan amburadulnya pelaksanaan un dan hampir terjadi di berbagai provinsi.
ia menungkapkan pesan dengan komisi x dpr tersebut untuk disampaikan terhadap kemendikbud tenntang kekecewaan terhadap pelaksanaan un.
ia mengaku sejak awal tak pernah setuju apabila pencetakan un harus dipusatkan selama jakarta.
alasan penolakan tersebut, katnaya, karena letak geografis, terutama selama indonesia bagian timur yang lumayan sulit supaya distribusi soal ujian.
ia menjelaskan un yang diselenggarakan serentak melalui mencetak naskah un dan tersentralisasi pada jakarta, akan berpengaruh di distribusi.
dari januari kemarin aku suda beritahukan ke kemendikbud terkait risiko sentralisasi percetakan, saya bilang tinjau ulang, namun karena tidak didengar maka beginilah hasilnya, katanya.
ia menjelaskan kondisi geografis selama indonesia pihak timur, antara lain berupa kepulauan, pegunungan, melalui infrastruktur jalan yang baru kurang menarik oleh karenanya distribusi soal ujian memerlukan masa yang berlarut.
dia mengatakan tuntutan agar badan standar nasional pendidikan (bsnp) juga badan penelitian serta pengembangan (litbang) kementerian pendidikan serta kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan tersebut.
ia menungkapkan persoalan itu bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.
bsnp dan litbang kemendikbud, selain pak menteri yang paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama serta disepakati bersama, oleh karenanya seluruh harus bertanggungjawab, ujarnya.
halide dan mempertanyakan alasan kemendikbud yang tidak mengerjakan kontrak dengan percetakan mengenai agenda un.
seharusnya, katanya, kemendikbud menyerahkan kontrak yang jelas, tergolong kapan soal dicetak serta masa didistribusikan ke daerah.
selain tersebut, halide mengemukakan kiranya pengawas sekolah bukan cuma diselenggarakan oleh guru, ingin akan tetapi petugas bagian tata upaya-upaya juga terpaksa turun tangan.
oleh karena tersebut, dia harapkan pada komisi x dpr agar bisa menyampaikan keuntungan itu kepada mendikbud agar kementerian itu melayani saran-sarannya supaya bahan evaluasi supaya tidak terjadi kekacauan un, semisal ketika ini.